FEBUPNVJ – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FEB UPNVJ) bekerja sama dengan Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia menyelenggarakan Lokakarya Penguatan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Berbasis Data Menuju Pemupukan Presisi pada Selasa (3/11/2026) berlokasi di Ruang Rapat Hotel Pullman Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari implementasi Swakelola Tipe II Tahun Anggaran 2026 antara FEB UPNVJ dan Kemenko Pangan dalam mengawal Kajian Penguatan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Berbasis Data yang Mendukung Pertanian Presisi untuk Mendukung Efektivitas Kebijakan dan Produktivitas Pertanian.

Lokakarya ini menjadi forum strategis untuk mendiskusikan temuan kajian lapangan, memvalidasi model tata kelola baru (TO-BE Model), serta menyelaraskan kebijakan antar-pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan BUMN guna mendukung efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi nasional.

Acara diawali dengan sambutan dari Asisten Deputi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Kemenko Pangan, Bona Kusuma, S.Pt., M.Si., yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola berbasis data terintegrasi sesuai amanat Perpres No. 6/2025 jo. Perpres No. 113/2025.

FEBUPNVJ – Tim Pelaksana Kajian FEB UPNVJ memaparkan evaluasi komprehensif terkait alur data dari hulu hingga hilir, mencakup temuan dari uji coba pemetaan petak sawah berbasis lokasi (KARNA PITALOKA) di Kabupaten Bangkalan serta hasil pendalaman rantai distribusi dan verifikasi lapangan di Kabupaten Indramayu.

Dalam pemaparannya, Tim Kajian FEB UPNVJ mengajukan enam hipotesis tata kelola baru (TO-BE Model) yang diuji dan divalidasi bersama para peserta lokakarya:

  1. Penerapan Data Lahan Spasial: Mendorong pengintegrasian titik koordinat dan poligon petak sawah terverifikasi ke dalam e-RDKK serta penyederhanaan pencatatan lahan sewa/garapan.
  2. Integrasi Data Dua Arah (Data Balikan): Menjamin ketersediaan aliran data balik dari e-RDKK ke SIMLUHTAN agar pemutakhiran status NIK petani dan kuota alokasi dapat terpantau secara real-time oleh penyuluh.
  3. Penataan Beban Kerja & SOP (RACI): Mengalihkan fungsi penginputan data e-RDKK kepada Admin Data di setiap Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), sehingga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) fokus pada pendampingan agronomis dan verifikasi lapangan.
  4. Verifikasi Penyaluran Berbasis Risiko: Mengembangkan kriteria penolakan transaksi yang baku serta menerapkan metode sampel verifikasi berbasis indikator risiko (risk-based sampling).
  5. Konsolidasi Pemantauan melalui Pokja Monev: Mengoptimalkan Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Kemenko Pangan (Kepmenko No. 68/2025) sebagai simpul data bersama untuk memantau indikator kinerja hingga outcome kebijakan.
  6. Pembaruan Dosis Acuan & Ketepatan Waktu Penebusan: Menyesuaikan dosis pupuk berbasis kondisi hara tanah spesifik lokasi secara berkala serta menyelaraskan alokasi waktu penebusan pupuk dengan jadwal irigasi/golongan air tanam.

Diskusi pleno berlangsung interaktif terbagi ke dalam tiga sesi utama yang membahas data lahan petani dan pemetaan, dosis acuan dan waktu penebusan, serta kelembagaan verifikasi dan pemantauan.

Hadir dalam kegiatan ini jajaran pemangku kepentingan kunci, antara lain perwakilan Sekretariat Ditjen PSP dan Ditjen Tanaman Pangan Kementan, Direktorat Pupuk, Pusdatin Kementan, Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan), Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Direktorat Penatagunaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Direktur Supply Chain dan Operasional PT Pupuk Indonesia (Persero), Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu, serta perwakilan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia.

Keterlibatan FEB UPNVJ dalam kerja sama strategis ini menegaskan komitmen Kampus Bela Negara dalam menghadirkan kontribusi ilmiah berbasis bukti (evidence-based policy) guna mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Rekomendasi final, peta jalan (roadmap), dan rancangan pilot dari lokakarya ini akan dirumuskan ke dalam Policy Brief serta Laporan Akhir Kajian sebagai masukan penyempurnaan kebijakan pupuk bersubsidi nasional.

Keterlibatan aktif FEB UPNVJ dalam swakelola kajian strategis tata kelola pupuk ini merupakan wujud nyata dari aksi Bela Negara secara kontekstual, di mana keahlian akademis dan riset ilmiah didedikasikan langsung untuk menyelesaikan persoalan krusial bangsa dalam menjaga kedaulatan serta ketahanan pangan nasional. Melalui semangat Kampus Bela Negara, akademisi FEB UPNVJ tidak hanya menjalankan fungsi edukasi, tetapi turut mengambil peran kepemimpinan pemikiran (thought leadership) untuk memastikan efektivitas kebijakan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani Indonesia.

Share :