FEBUPNVJ – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) melanjutkan kegiatan persiapan unggah dokumen Zona Integritas selama dua hari, Jumat–Sabtu, 27–28 Maret 2025. Pada hari kedua, kegiatan difokuskan pada pendalaman strategi peningkatan layanan melalui reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI guna memastikan kesiapan substansi dan implementasi program. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain melanjutkan proses unggah dokumen pada enam area perubahan, FEB UPNVJ juga memperdalam strategi implementasi reformasi birokrasi sebagai fondasi utama pembangunan Zona Integritas. Materi yang disampaikan menekankan bahwa keberhasilan ZI tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi juga dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan dan kinerja organisasi.
Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa reformasi birokrasi diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menitikberatkan pada capaian kinerja, integritas, serta kualitas pelayanan publik . Oleh karena itu, pembangunan ZI harus mampu menunjukkan hasil konkret, seperti peningkatan indeks pelayanan publik, kepuasan masyarakat, serta penguatan sistem pengawasan internal.
Lebih lanjut, strategi peningkatan layanan dilakukan melalui identifikasi jenis layanan utama, pemetaan potensi penyimpangan integritas, serta pengembangan inovasi berbasis kebutuhan pengguna layanan. Pendekatan ini dilengkapi dengan survei kepuasan masyarakat secara berkala guna memastikan bahwa layanan yang diberikan relevan dan berdampak langsung bagi pengguna .
Narasumber juga menekankan pentingnya pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara komprehensif, dengan dukungan bukti yang relevan dan memadai. Setiap jawaban dalam LKE harus disertai penjelasan yang menggambarkan kondisi riil di lapangan, sehingga mampu memberikan keyakinan kepada tim penilai terhadap kualitas implementasi Zona Integritas .
Di sisi lain, terdapat sejumlah hal yang perlu dihindari dalam pembangunan ZI, seperti orientasi semata pada penghargaan, pendekatan instan, serta minimnya keterlibatan seluruh pegawai. Pembangunan ZI harus dilakukan secara berkelanjutan, berbasis kebutuhan, dan melibatkan seluruh unsur organisasi agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan integritas dan kualitas layanan .
Dekan FEB UPN “Veteran” Jakarta, Dr. Jubaedah, SE, MM, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan bagian integral dari transformasi kelembagaan yang berorientasi pada pelayanan prima dan tata kelola yang bersih. Ia menyampaikan bahwa FEB berkomitmen tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memastikan implementasi reformasi birokrasi berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
Menurutnya, melalui sinergi antara penguatan dokumen dan strategi peningkatan layanan, FEB optimistis dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan birokrasi perguruan tinggi yang profesional, transparan, dan berintegritas.